Petani Sekarang Harus Berbadan Hukum


Empeningnews, saat ini tidak hanya oraganisasi populer bahkan organisasi para petani saja harus berbadan hukum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, yakni pemberian dana hibah dari pemerintah hanya kepada organisasi yang berbadan hukum, jadi kalau belum punya badan hukum harus segera mengurus kalau tidak! tidak akan mendapat bantuan.

Mengingat saat ini banyak sekali organisasi petani ini belum memiliki badan hukum yaitu Gapoktan Maupun Poktannya dikhawatirkan akan tidak mendapatkan bantuan, Mengapa poktan harus berbadan hukum ?
Kelompoktani berbadan hukum supaya mendapat perlindungan hukum, pembinaan dan fasilitas dari pemerintah bagi anggota maupun pengurusnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.

Kelembagaan petani yang berbadan hukum diantaranya koperasi dan perseroan terbatas (PT), sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah firma (Fa), Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV), Usaha Dagang (UD).


Comments

  1. Setidaknya dengan memiliki badan hukum proses administrasinya lebih aman Bang :-)

    ReplyDelete

Post a Comment

Kami butuh saran anda